PERAN PENDAMPING DESA KUNCI MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN DESA

  Rabu, 21 Juli 2021

PERAN PENDAMPING DESA

KUNCI MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN DESA

Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Plt. Kabadan BPSDM Kemendesa PDTT),  Jajang Abdullah, menyampaikan bahwa peran pendamping desa diharapkan dapat mempercepat ketertinggalan dan kesejahteraan masyarakat Desa karena pembangunan desa merupakan fondasi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

“Peran pendamping Desa diharapkan mampu memompa semangat masyarakat Desa yang menjadi dampingannya agar sadar untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan Desa mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan melalui pemberdayaan yang mengembangkan potensi, sumber daya masyarakat desa”, kata Jajang Abdullah dalam arahannya pada sosialisasi kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa, Bogor (28/4).

Selanjutnya, Plt. Kabadan BPSDM Kemendesa PDTT,  Jajang Abdullah, mengutif Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

 

“Tujuan pendampingan Desa diantaranya meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif”, tegasnya.

 

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat Desa sebagai penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

 

“dalam konteks pendampingan pemberdayaan masyarakay Desa sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok agar lebih berdaya di desa. Untuk di tingkat Desa dan Kecamatan Kemendesa PDTT membentuk Pendampingan Desa terdiri atas Tenaga pendamping profesional di kecamatan dan pendamping teknis di kabupaten. Sementara untuk tingkat Desa membentuk Pendamping Lokas Desa”, terangnya.

 

Pendamping Desa merupakan wujud implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

 

“Pendampingan Desa berkait erat terhadap pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran, melalui penetapan kebijakan, program  kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”, pungkas Jajang Abdullah.