Kepala BPSDM PMDDTT Bagikan Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional RI
JAKARTA, BPSDM – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang diselenggarakan di Redtop Hotel & Convention Center (22/6/22). Agenda ini membahas strategi mengatasi tantangan penerapan Kurikulum Merdeka guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka ketahanan nasional.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Desa PDTT merupakan salah satu anggota tidak tetap Dewan Ketahanan Nasional. Pimpinan Rakertas, Brigjen TNI Yudha Fitri, menyampaikan bahwa agenda ini mengundang beberapa narasumber dari berbagai unsur yang beririsan untuk mendapatkan berbagai perspektif, sehingga data yang diperoleh komprehensif.
Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., menyampaikan beberapa poin berkenaan dengan penerapan Kurikulum Merdeka sesuai tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Kementerian Desa PDTT melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sumber daya manusia. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa sebagai program unggulan dalam mengembangkan kapasitas pegiat desa. Selain itu, Kementerian Desa PDTT melalui Balai/Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkolaborasi dengan kampus dalam pelaksanaan program MBKM.” Terang Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.
